Penerapan Pajak 10% Pada Jasa Digital Global

Enam perusahaan digital global yakni Netflix International B.V., Spotify AB, Amazon Web Services Inc, Google Asia Pasific Pte, Google Ireland Ltd, dan Google LLC resmi dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Berita tersebut disampaikan oleh Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama, beliau menjelaskan “Jumlah PPn yang harus dibayar pembeli adalah 10% dari harga yang dicantumkan pada resi atau kuitansi yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPn” Selasa (7/7/2020).

Melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 48/2020, kebijakan ini akan mulai berlaku 1 Juli 2020 dan pelanggan diperkirakan akan dikenai pajak pada Agustus 2020 karena pemerintah tidak langsung memberlakukannya pada bulan Juli.

Masifnya penggunaan jasa digital tersebut menyebabkan Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi akan memungut pajak Netflix dan Spotify cs. Selain itu, tindakan ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kesetaraan berusaha bagi semua pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri. Lebih lanjut, kebijakan ini diakui sebagai strategi pemerintahan untuk menambah pos penerimaan pajak.

Bagaimana Mekanisme Pembayaran Pajak Produk Digital?

Dirjen Pajak mengatakan bahwa rencana pemungutan PPN sudah gencar disosialisasikan kepada para pengguna dan keenam pelaku usaha atau penyedia Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME). PSME akan mengirimkan invoice penggunaan dan pajak melalui surat elektronik ataupun billing kartu kredit masing-masing pengguna. Penerapan pajak 10% dapat dimisalkan jika Anda berlangganan sebuah layanan digital asing dengan harga Rp80.000 perbulannya, per Agustus Anda pun harus membayar Rp88.000 yang mana sudah ditambahkan PPN sebesar 10%.

Nasib Akun Premium Netflix dan Spotify yang Diperjualbelikan

Jual beli akun premium bukanlah hal yang tabu lagi. Beberapa seller maupun reseller menjajakan akun tersebut di beberapa media sosial dan e-commerce. Keunggulan dari akun ini adalah klaim yang premium dan murah belum lagi garansi seumur hidup. Akun tersebut berasal dari sistem sharing yang dikelola oleh admin dari pihak penjual. Beberapa lagi, memang nakal menggunakan akun retasan atau malah menggunakan aplikasi non resmi.

Lalu apakah pemberlakuan pajak dapat merusak kegiatan transaksi mereka? Menurut penulis, pemberlakuan pajak tidak akan menghalangi akun premium dengan sistem sharing. Mungkin mereka akan mematok harga dengan sedikit kenaikan. Akan tetapi akan berbanding terbalik untuk penjual yang menjual akun hasil retasan yang sering berganti berulang kali. Terbitnya kebijakan pajak juga mendorong pemerintahan mengetatkan sistem keamanan pengguna. Jika tidak, tentu pemberlakuan pajak akan menghasilkan komplain saja karena tidak ada peningkatan jaminan kemanan.

1 reply on “Penerapan Pajak 10% Pada Jasa Digital Global”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jl. Komisaris Bambang Suprapto No. 70, Cigrobak, Purwokerto Lor, Kec. Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114

0811-260-7090

info@nemolab.id

Tinggalkan Pesan

Copyright © 2020. All Rights Reserved by Nemolab